Pembangunan Daerah, Sektor dan Nasional

Pembangunan  nasional  mencakup  pembangunan  semua  daerah

dan  semua  sektor,  yang  memiliki  hubungan  timbal  balik  dan

saling ketergantungan diantara ketiganya. pembangunan  daerah,  pembangunan  sektor  maupun

pembangunan  nasional  dilaksanakan  berdasarkan   asas

pemerataan  dan  keadilan  untuk  mencapai  peningkatan

kesejahteraan  yang  tinggi  serta  untuk  tetap  membina dan

menjaga  stabilitas  nasional,  baik  stabilitas  ekonomi,  sosial,

budaya, politik, keamanan serta ketahanan nasional  pada semua

segi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Tujuan  pembangunan  setiap  daerah,  baik  yang  dilaksanakan

dalam  rangka  desentralisasi,  dekonsentrasi,  tugas  perbantuan

maupun  atas  kemauan  sendiri,  adalah  untuk  meningkatkan

kesejahteraan dan mewujudkan kemudahan sesuai dengan tujuan

pembangunan nasional dan pendirian Negara Kesatuan  Republik

Indonesia.

Ketentuan  dasar  atau  prinsip  pembangunan  daerah  adalah

sebagian  dari  rambu-rambu  yang  telah  ditentukan  bagi

pelaksanaan pembangunan daerah.

Sasaran  pembangunan  daerah  maupun  seluruh  urusan

pemerintahan pada bidang-bidang yang telah ditetapkan menjadi

wewenang pemerintahan daerah.

Dana  pembangunan  daerah  diperlukan  untuk  kelancaran

pelaksanaan  pembangunan  yang  dihimpun  dari  masyarakat

maupun dari pemerintah pusat.

Strategi  pembangunan  daerah  adalah  ketentuan  mengenai  garis

besar rencana pembangunan daerah.

Rencana  pembangunan  daerah  adalah  ketentuan  daerah  yang

memuat  ketetapan  mengenai  pembangunan  daerah  yang  akan

dilaksanakan.

Perencanaan  pembangunan  daerah  adalah  kesatuan  dari semua

usaha  untuk  menyusun  dan  menetapkan  rencana  pembangunan

daerah.

Tahapan  penyelenggaraan  pembangunan  meliputi:  persiapan,

pelaksanaan  penyelenggaraan,  menyusun  laporan  pelaksasnaan,

dan  menyelesaikan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  sesuai

ketentuan.

Pengendalian  pembangunan  daerah  adalah  pemantauan  dan

pengenalan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Keterbatasan  daerah  adalah  keadaan  sumber  daya  alam yang

secara  alami  memiliki  potensi  yang  lebih  rendah  dan kurang

mampu mendukung pembangunan daerah.

Pembangunan  sektor  adalah  usaha  meningkatkan  pengelolaan

dan  manfaat  sumber  daya  sektoral  untuk  mendukung

pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Ruang gerak pembangunan sektor berada pada lembaga-lembaga

pusat pemerintahan dan diseluruh daerah; meliputi kelembagaan,

potensi dan sarana produksi, kuantitas dan kualitasserta manfaat

benda dan jasa yang dihasilkan, peran serta masyarakat.

Pembangunan sektor sesuai dengan:

1.  Tugas  pokok  dan  fungsi  kementerian/lembaga  masingmasing bidang,

2.  Kepentingan  pembangunan  nasional  dan  kepentingan

pembangunan daerah.

Tantangan  pembangunan  sektor  a.1.  rendahnya  produktifitas

sektor  sehingga  tidak  mencukupi  keperluan  masyarakat  luas,

keterbatasan  dana  dan  sarana  dan  keterbatasan  sumber  daya

sektoral.

Dana  pembangunan  sektor  berasal  dari  pemerintah  pusat,

pendapatan  daerah,  masyarakat  daerah,  masyarakat  daerah  lain,

investasi  dari  dalam  negeri,  investasi  asing,  dan  bantuan  dari

negara lain.

Rencana pembangunan sektor terdiri atas; rencana induk (masterplan),  rencana  pembangunan  jangka  panjang  (RPJP),  rencana

pembangunan  jangka  menengah  (RPJM),  dan  rencana

pembangunan tahunan (RPT).

Pengendalian  dan  evaluasi  pembangunan  dilakukan  oleh  kepala

satuan  kerja  pemerintah  pusat,  kepala  SKPD  provinsi,  kepala

SKPD  kabupaten/kota,  sesuai  dengan  bidang  tugas  dan

wewenangnya serta ketentuan sumber dana yang digunakan.

Sasaran  evaluasi  meliputi  kebijakan,  strategi,  rencana  nasional

dan  rencana  daerah,  pelaksanaan  pembangunan,  pemanfaatan

sumber daya sektor, pemanfaatan hasil pembangunan sektor.

Keterbatasan  sumber  daya  sektor  terdiri  atas  keterbatasan

kelembagaan  dan  keterbatasan  sumber  daya  sektor.  Hambatan

pembangunan  sektor  terdiri  atas  hambatan  alami  dan  dampak

perbuatan  manusia.  Keterbatasan  dan  hambatan  dapat  dikurangi

dengan perubahan strategi pembangunan sesuai dengankeadaan

sektoral.

Pembangunan  Nasional  merupakan  penjabaran  dari  tujuan

kemerdekakan  bangsa  Indonesia  yang  tercantum  dalam

pembukaan UUD 1945.

Pembangunan  nasional  memiliki  tiga  landasan  yaitu  landasan

idiil,  konstitusional  dan  operasional.  Landasan  idiil  adalah

Pancasila,  landasan  konstitusional  adalah  UUD  1945  dan

landasan operasional adalah seluruh peraturan perundangan yang

terkait  langsung  dengan  pembangunan  nasional.  Modal dasar

pembangunan  nasional  adalah  seluruh  kekayaan,  keadaan  dan

kemampuan bangsa Indonesia, kemerdekaan dan hubungan baik

dengan semua negara di dunia.

Sasaran  pembangunan  nasional  mencakup  pembangunan  semua

segi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tantangan pembangunan nasional meliputi bidang politik, sosial

budaya,  lingkungan,  ekonomi  dalam  negeri  dan  kondisi

perdagangan luar negeri.

Dana  pembangunan  nasional  berasal  dari  produksi  barang  dan

jasa,  dana  pinjaman  dan  hibah  dari  negara  lain  dan  organisasi

internasional.

RPJP  Nasional  adalah  dokumen  perencanaan  pembangunan

nasional periode 20 tahun dan menjadi acuan dalam perencanaan

RPJM.  Menteri  Perencanaan  Pembangunan/Kepala  Bappenas

melaksanakan  evaluasi  secara  umum  terhadap  penyelenggaraan

semua  kegiatan  pembangunan  baik  yang  dibiayai  dana  APBN

maupun dana lain.