Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah/negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah

yang ada di dalam masyarakat.

Ada beberapa jenis kebijakan publik, yaitu Substantive and

Procedural Policies, Distributive, Redistributive and

Regulatory Policies, Material Policies, Public Goods and

Private Goods Policies

Kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu sistem, yang terdiri dari

elemen-elemen (unsur-unsur): input : masalah kebijakan publik,

proses : pembuatan kebijakan publik, output, kebijakan publik dan

dampak (impact) terhadap kelompok sasaran (target groups).

Kebijakan publik dapat pula dilihat sebagai proses yang meliputi

tahap-tahap: perumusan masalah, implementasi, monitoring, dan

evaluasi kebijakan publik.

Kebijakan publik dapat digambarkan sebagai siklus

Data adalah fakta yang sedang tidak digunakan dalam proses

pembuatan keputusan, sedangkan informasi adalah data yang telah

diambil kembali, diolah dan digunakan untuk pembuatan keputusan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat disebut

sebagai informasi yang baik, yaitu : ketersediaan, mudah dipahami,

relevan, bermanfaat, tepat waktu, keandalan, akurat dan konsisten.

Informasi ini penting, karena untuk memecahkan masalah

diperlukan informasi, terutama dalam perumusan masalah-masalah

kebijakan.

Metodologi dalam analisis kebijakan dapat memberikan informasi

dengan menjawab lima bentuk pertanyaan. Jawaban masalahmasalah kebijakan, kinerja kebijakan, kebijakan di masa depan,

dan tindakan/implementasi kebijakan.

Banyak isu atau masalah yang dihadapi oleh pemerintah masuk

dalam agenda pemerintah untuk kemudian dirumuskan permasalahannya.

Ada dua bentuk agenda, yaitu: “Systemic Agenda”dan

“Governmental Agenda”.

Ada beberapa prasyarat untuk dapat masuk ke dalam “Systemic

Agenda”. Di samping itu ada faktor-faktor yang menyebabkan

permasalahan masyarakat untuk dapat masuk ke dalam

“Governmental Agenda”.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan

proses kebijakan, akan tetapi baru beberapa dasa warsa terakhir ini

mendapat perhatian dari para ilmuwan sosial.

Akibat kurangnya perhatian pada implementasi kebijakan ini

menimbulkan adanya implementation gap, yaitu kemungkinan

terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang

senyatanya dicapai. Kebijakan publik mengandung resiko untuk

mengalami kegagalan. Kegagalan ini dikategorikan menjadi dua,

yaitu non implementationdan unsuccessful implementation.

Tugas implementasi adalah mengembangkan suatu struktur hubungan

antara tujuan kebijakan dengan tindakan pemerintah untuk

merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan.

Monitoring kebijakan merupakan kegiatan pengawasan terhadap

implementasi kebijakan. Ada empat tujuan monitoring, yaitu :

Compliance(kesesuaian/kepatuhan), Auditing(pemeriksaan),

Accounting(akuntansi), dan Explanation (penjelasan).

Evaluasi kebijakan adalah suatu pengkajian secara sistematik dan

empiris terhadap akibat-akibat dari suatu kebijakan dan program

pemerintah yang sedang berjalan dan kesesuaiannya dengan tujuan

yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut.

Evaluasi kebijakan, seperti tahap-tahap lain dalam proses kebijakan,

merupakan proses politik, yang melibatkan para birokrat, politisi dan

fihak-fihak di luar pemerintah

Evaluasi merupakan kegiatan yang sulit, karena tujuan kebijakan itu

sendiri sering dirumuskan secara luas, sehingga sulit menyusun

indikator-indikatornya.

Ada beberapa bentuk evaluasi kebijakan, yaitu Evaluasi Administratif,

Evaluasi Yudisial dan Evaluasi Politis.

Ada dua dimensi kebijakan publik, yaitu proses kebijakan dan analisis

kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan penerapan metode dan teknik analisis

yang bersifat multidisiplin dalam proses kebijakan.

Dalam analisis kebijakan publik perlu diperhatikan adanya faktorfaktor strategis yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan, yaitu

faktor-faktor politik, ekonomi/finansial, administratif/organisatoris,

teknologi, sosial, budaya, agama, dan pertahanan/keamanan.

Ada beberapa aspek dalam analisis kebijakan, yaitu analisis mengenai

perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan analisis mengenai

evaluasi kebijakan

Tahap pertama proses kebijakan publik adalah perumusan kebijakan.

Langkah pertama dalam perumusan kebijakan adalah perumusan

masalah kebijakan.

Dalam kebijakan publik dikenal apa yang di sebut “public problem”

dan “private problem”.

Langkah kedua dalam perumusan kebijakan adalah perumusan

tujuan/sasaran.

Langkah ketiga adalah perumusan alternatif kebijakan

Alternatif ini dapat dikembangkan dari hasil perumusan tujuan/

sasaran.

Langkah keempat adalah perumusan model.

Langkah kelima adalah menyusun kriteria yang meliputi kriteria

politik, ekonomi/finansial, administratif, teknologi, sosial-budayaagama dan hankam.

Langkah keenam adalah penilaian alternatif.

Dan langkah terakhir (ketujuh) adalah perumusan rekomendasi